Kamis, 25 Oktober 2018
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila menghadapi banyak sekali tantangan besar semenjak tahun 1959, dikala Demokrasi Terpimpin dilaksanakan. Pada waktu itu terjadi ketegangan sosial politik yang menjadi-jadi.
Kondisi politik menjadi panas alasannya antarpartai politik saling mencurigai, antara partai politik dengan ABRI serta antara keduanya dengan Presiden. Mereka saling bersaing untuk saling berebut efek atau mendominasi.
Begitu pula pada masa Demokrasi Terpimpin kondisi ekonomi sangat memprihatinkan sampai muncul krisis ekonomi nasional.
Prinsip Nasakom yang diterapkan waktu itu memberi peluang kepada PKI dan organisasi pendukungnya untuk memperluas pengaruhnya.
Dalam memanfaatkan peluang tersebut PKI menyatakan sebagai partai pejuang bagi perbaikan nasib rakyat dengan janji-janji ibarat kenaikan honor atau upah, pembagian tanah dan sebagainya.
Oleh alasannya itu PKI banyak mendapat efek dari para petani, buruh kecil atau pegawai rendah sipil maupun militer, seniman, wartawan, guru, mahasiswa, dosen, intelektual, dan para perwira ABRI. Kondisi politik dan ekonomi yang semakin tegang berdampak pada sosial budaya masyarakat.
PKI dan para pendukungnya yang semakin mendapat efek sering mengancam dan melaksanakan tindak kekerasan lainnya. Hal ini ibarat yang dialami oleh para cowok yang tergabung dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII).
Ketika sedang melaksanakan training di Kanigoro Kediri Jawa Timur pada bulan Januari 1965, para pendukung PKI menyerbu akseptor pelatihan. Tindakan serupa juga dilakukan terhadap umat Hindu di Bali yang sedang melaksanakan acara keagamaan.
Tindakan PKI ini kesudahannya juga dibalas oleh para kelompok yang anti PKI sehingga masyarakat menjadi semakin gundah alasannya seringkali terjadi pertikaian fisik.
Pengaruh PKI yang sangat besar dalam bidang politik berdampak luas terhadap kebijakan pemerintah di semua bidang. Dalam bidang sosial budaya semua organisasi yang anti PKI dituduh sebagai anti pemerintah.
Para seniman yang tergabung dalam kelompok Maniesto Kebudayaan (Manikebu) dibubarkan oleh pemerintah pada bulan Mei 1964.
Badan Pendukung Sukarno (BPS) juga dibubarkan oleh pemerintah pada bulan Desember 1964 alasannya menentang PKI.
Baca Juga : Peristiwa DI/TII dan Cara yang Dilakukan Oleh Pemerintah dalam Penanggulangannya
Kondisi politik menjadi panas alasannya antarpartai politik saling mencurigai, antara partai politik dengan ABRI serta antara keduanya dengan Presiden. Mereka saling bersaing untuk saling berebut efek atau mendominasi.
Begitu pula pada masa Demokrasi Terpimpin kondisi ekonomi sangat memprihatinkan sampai muncul krisis ekonomi nasional.
Prinsip Nasakom yang diterapkan waktu itu memberi peluang kepada PKI dan organisasi pendukungnya untuk memperluas pengaruhnya.
Dalam memanfaatkan peluang tersebut PKI menyatakan sebagai partai pejuang bagi perbaikan nasib rakyat dengan janji-janji ibarat kenaikan honor atau upah, pembagian tanah dan sebagainya.
Oleh alasannya itu PKI banyak mendapat efek dari para petani, buruh kecil atau pegawai rendah sipil maupun militer, seniman, wartawan, guru, mahasiswa, dosen, intelektual, dan para perwira ABRI. Kondisi politik dan ekonomi yang semakin tegang berdampak pada sosial budaya masyarakat.
PKI dan para pendukungnya yang semakin mendapat efek sering mengancam dan melaksanakan tindak kekerasan lainnya. Hal ini ibarat yang dialami oleh para cowok yang tergabung dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII).
Ketika sedang melaksanakan training di Kanigoro Kediri Jawa Timur pada bulan Januari 1965, para pendukung PKI menyerbu akseptor pelatihan. Tindakan serupa juga dilakukan terhadap umat Hindu di Bali yang sedang melaksanakan acara keagamaan.
Pengaruh PKI yang sangat besar dalam bidang politik berdampak luas terhadap kebijakan pemerintah di semua bidang. Dalam bidang sosial budaya semua organisasi yang anti PKI dituduh sebagai anti pemerintah.
Para seniman yang tergabung dalam kelompok Maniesto Kebudayaan (Manikebu) dibubarkan oleh pemerintah pada bulan Mei 1964.
Badan Pendukung Sukarno (BPS) juga dibubarkan oleh pemerintah pada bulan Desember 1964 alasannya menentang PKI.
Baca Juga : Peristiwa DI/TII dan Cara yang Dilakukan Oleh Pemerintah dalam Penanggulangannya