Jumat, 19 Oktober 2018
Pada Artikel ini akan dibahas Berakhirnya Orde Baru: Krisis Ekonomi dan Gerakan Reformasi
Perjalanan sejarah Orde Baru yang panjang, Indonesia sanggup melaksanakan pembangunan dan menerima akidah dari dalam maupun luar negeri.
Rakyat Indonesia yang menderita semenjak tahun 1960- an sanggup meningkat kesejahteraannya. Akan tetapi keberhasilan pembangunan pada waktu itu tidak merata lantaran terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang mencolok antara si kaya dan si miskin.
Bahkan Orde Baru ingin mempertahankan kekuasaannya terus menerus dengan banyak sekali cara. Hal ini mengakibatkan banyak sekali imbas negatif.
Berbagai bentuk penyelewengan terhadap nilai- nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 itu disebabkan oleh adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sejak pertengahan tahun 1996 situasi politik di Indonesia memanas. Golongan Karya yang berkeinginan menjadi dominan tunggal (Single Majority) menerima tekanan dari masyarakat.
Masyarakat menuntut adanya perubahan di bidang politik, ekonomi, demokratisasi dalam kehidupan sosial serta dihormatinya hak asasi manusia.
Hasil Pemilihan Umum 1997 yang dimenangkan Golkar dan menguasai dewan perwakilan rakyat dan MPR banyak mengandung unsur nepotisme.
Terpilihnya Jenderal Purnawirawan Soeharto sebagai Presiden RI banyak menerima reaksi masyarakat. Sedangkan pembentukan Kabinet Pembangunan VII dianggap berbau Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
Pada ketika memanasnya gelombang agresi politik tersebut Indonesia dilanda krisis ekonomi semenjak pertengahan tahun 1997 sebagai imbas krisis moneter yang melanda wilayah Asia Tenggara. Harga-harga kebutuhan pokok dan materi pangan membumbung tinggi dan daya beli rakyat rendah.
Para pekerja di perusahaan banyak yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga semakin menambah pengangguran.
Hal ini diperparah lagi dengan tindakan para konglomerat yang menyalahgunakan posisinya sebagai pelaku pembangunan ekonomi. Mereka menambah hutang tanpa kontrol dari pemerintah dan masyarakat.
Akibatnya perekonomian mengalami krisis, nilai rupiah terhadap dollar merosot tajam hampir Rp.15.000,00 per dollar AS. Perbankan kita menjadi gulung tikar dan banyak yang dilikuidasi.
Pemerintah banyak mengeluarkan uang dana untuk Kredit Likuidasi Bank Indonesia (KLBI) sehingga beban pemerintah sangat berat. Dengan demikian kondisi ekonomi di Indonesia semakin parah.
Melihat kondisi bangsa Indonesia yang merosot di banyak sekali bidang tersebut maka para mahasiswa mempelopori demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah Orde Baru dengan menentang banyak sekali praktek korupsi, kongkalikong nepotisme (KKN).
Kemarahan rakyat terhadap pemerintah memuncak pada bulan Mei 1998 dengan menuntut diadakannya reformasi atau perubahan di segala bidang baik bidang politik, ekonomi maupun hukum.
Gerakan reformasi ini merupakan gerakan untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru yang telah mengendalikan pemerintahan selama 32 tahun.
Pada awal Maret 1998 Kabinet Pembangunan VIII dilantik, akan tetapi kabinet ini tidak membawa perubahan ke arah kemajuan.
Oleh lantaran itu rakyat menghendaki perubahan ke arah yang lebih baik di banyak sekali bidang kehidupan baik bidang politik, ekonomi, aturan maupun sosial budaya.
Pada awal Mei 1998 mahasiswa mempelopori unjuk rasa menuntut dihapuskannya KKN, penurunan harga-harga kebutuhan pokok, dan Soeharto turun dari jabatan Presiden.
Ketika para mahasiswa melaksanakan demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998 terjadilah bentrokan dengan abdnegara kemananan. Dalam insiden ini beberapa mahasiswa Trisakti cidera dan bahkan tewas.
Di antara mahasiswa Trisakti yang tewas ialah Elang Mulya Lesmana, Hery Hartanto, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan.
Pada tanggal 13-14 Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massa dengan aben pusat-pusat pertokoan dan melaksanakan penjarahan.
Pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR/ MPR. Mereka menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden akan tetapi Presiden Soeharto hanya hanya mereshufle kabinet. Hal ini tidak menyurutkan tuntutan dari masyarakat.
Pada tanggal 20 Mei 1998 Soeharto memanggil tokoh-tokoh masyarakat untuk memperbaiki keadaan dengan membentuk Kabinet Reformasi yang akan dipimpin oleh Soeharto sendiri. Tokoh-tokoh masyarakat tidak menanggapi permintaan Soeharto tersebut.
Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya, B.J. Habibie. Selanjutnya B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden RI menggantikan Soeharto.
Pada masa pemerintahan B.J. Habibie kehidupan politik mengalami perubahan, kebebasan berserikat telah dibuka terbukti banyak berdiri partai politik.
Pada bulan November 1998 dilaksanakan Sidang spesial MPR yang menghasilkan beberapa keputusan di antaranya ialah perihal pelilihan umum secepatnya.
Selanjutnya Pemilihan Umum sehabis berakhirnya Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1998 yang diikuti oleh 48 partai politik. Pada Pemilu kali ini bunyi terbanyak diraih oleh Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP).
Dalam Sidang Umum MPR yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1999 terpilihlah K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI dan Megawati Sukarno Putri sebagai Wakil Presiden.
Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak berlangsung usang dan diwarnai kontradiksi dengan forum legislatif.
Karena keadaan dianggap membahayakan keselamatan negara maka MPR mengadakan Sidang spesial pada tanggal 21 Juli 2001.
Hasil sidang tersebut memutuskan memberhentikan Presiden Abdurrahman sebagai Presiden dan melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia.
Masa jabatan Presiden Megawati Soekarnoputri hingga pemilihan umum yang direncanakan pada tahun 2004.
Kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri didampingi oleh Hamzah Haz yang terpilih sebagai voting (pemungutan suara). Pada masa pemerintahan Presiden Megawati ada kemajuan dari luar maupun dari dalam negeri.
Akan tetapi dengan adanya kesulitan ekonomi semenjak tahun 1997, pada masa pemerintahan ini belum sanggup memulihkan keadaan menyerupai sebelum krisis ekonomi.
Masa pemerintahan Presiden Megawati berakhir hingga diselenggarakannya Pemilihan Umum tahun 2004.
Pemilihan Umum untuk menentukan presiden secara pribadi dilaksanakan dua kali putaran. Putaran pertama pada tanggal 5 Juli 2004 dan putaran kedua pada tanggal 20 September 2004.
Terpilih sebagai presiden ialah Susilo Bambang Yudhoyono dan sebagai wakil presiden Jusuf Kalla.
Pemilihan Presiden dan wakil presiden oleh rakyat secara pribadi ini merupakan pertama kali dalam sejarah di Indonesia. Sistem ini merupakan salah satu hasil dari gerakan reformasi di Indonesia.
Baca Juga : Data Statistik Ekonomi Orde Baru
Perjalanan sejarah Orde Baru yang panjang, Indonesia sanggup melaksanakan pembangunan dan menerima akidah dari dalam maupun luar negeri.
Rakyat Indonesia yang menderita semenjak tahun 1960- an sanggup meningkat kesejahteraannya. Akan tetapi keberhasilan pembangunan pada waktu itu tidak merata lantaran terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang mencolok antara si kaya dan si miskin.
Bahkan Orde Baru ingin mempertahankan kekuasaannya terus menerus dengan banyak sekali cara. Hal ini mengakibatkan banyak sekali imbas negatif.
Berbagai bentuk penyelewengan terhadap nilai- nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 itu disebabkan oleh adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sejak pertengahan tahun 1996 situasi politik di Indonesia memanas. Golongan Karya yang berkeinginan menjadi dominan tunggal (Single Majority) menerima tekanan dari masyarakat.
Masyarakat menuntut adanya perubahan di bidang politik, ekonomi, demokratisasi dalam kehidupan sosial serta dihormatinya hak asasi manusia.
Hasil Pemilihan Umum 1997 yang dimenangkan Golkar dan menguasai dewan perwakilan rakyat dan MPR banyak mengandung unsur nepotisme.
Terpilihnya Jenderal Purnawirawan Soeharto sebagai Presiden RI banyak menerima reaksi masyarakat. Sedangkan pembentukan Kabinet Pembangunan VII dianggap berbau Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
Pada ketika memanasnya gelombang agresi politik tersebut Indonesia dilanda krisis ekonomi semenjak pertengahan tahun 1997 sebagai imbas krisis moneter yang melanda wilayah Asia Tenggara. Harga-harga kebutuhan pokok dan materi pangan membumbung tinggi dan daya beli rakyat rendah.
Para pekerja di perusahaan banyak yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga semakin menambah pengangguran.
Hal ini diperparah lagi dengan tindakan para konglomerat yang menyalahgunakan posisinya sebagai pelaku pembangunan ekonomi. Mereka menambah hutang tanpa kontrol dari pemerintah dan masyarakat.
Akibatnya perekonomian mengalami krisis, nilai rupiah terhadap dollar merosot tajam hampir Rp.15.000,00 per dollar AS. Perbankan kita menjadi gulung tikar dan banyak yang dilikuidasi.
Pemerintah banyak mengeluarkan uang dana untuk Kredit Likuidasi Bank Indonesia (KLBI) sehingga beban pemerintah sangat berat. Dengan demikian kondisi ekonomi di Indonesia semakin parah.
Kemarahan rakyat terhadap pemerintah memuncak pada bulan Mei 1998 dengan menuntut diadakannya reformasi atau perubahan di segala bidang baik bidang politik, ekonomi maupun hukum.
Gerakan reformasi ini merupakan gerakan untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru yang telah mengendalikan pemerintahan selama 32 tahun.
Pada awal Maret 1998 Kabinet Pembangunan VIII dilantik, akan tetapi kabinet ini tidak membawa perubahan ke arah kemajuan.
Oleh lantaran itu rakyat menghendaki perubahan ke arah yang lebih baik di banyak sekali bidang kehidupan baik bidang politik, ekonomi, aturan maupun sosial budaya.
Pada awal Mei 1998 mahasiswa mempelopori unjuk rasa menuntut dihapuskannya KKN, penurunan harga-harga kebutuhan pokok, dan Soeharto turun dari jabatan Presiden.
Ketika para mahasiswa melaksanakan demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998 terjadilah bentrokan dengan abdnegara kemananan. Dalam insiden ini beberapa mahasiswa Trisakti cidera dan bahkan tewas.
Di antara mahasiswa Trisakti yang tewas ialah Elang Mulya Lesmana, Hery Hartanto, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan.
Pada tanggal 13-14 Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massa dengan aben pusat-pusat pertokoan dan melaksanakan penjarahan.
Pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR/ MPR. Mereka menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden akan tetapi Presiden Soeharto hanya hanya mereshufle kabinet. Hal ini tidak menyurutkan tuntutan dari masyarakat.
Pada tanggal 20 Mei 1998 Soeharto memanggil tokoh-tokoh masyarakat untuk memperbaiki keadaan dengan membentuk Kabinet Reformasi yang akan dipimpin oleh Soeharto sendiri. Tokoh-tokoh masyarakat tidak menanggapi permintaan Soeharto tersebut.
Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya, B.J. Habibie. Selanjutnya B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden RI menggantikan Soeharto.
Pada masa pemerintahan B.J. Habibie kehidupan politik mengalami perubahan, kebebasan berserikat telah dibuka terbukti banyak berdiri partai politik.
Selanjutnya Pemilihan Umum sehabis berakhirnya Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1998 yang diikuti oleh 48 partai politik. Pada Pemilu kali ini bunyi terbanyak diraih oleh Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP).
Dalam Sidang Umum MPR yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1999 terpilihlah K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI dan Megawati Sukarno Putri sebagai Wakil Presiden.
Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak berlangsung usang dan diwarnai kontradiksi dengan forum legislatif.
Karena keadaan dianggap membahayakan keselamatan negara maka MPR mengadakan Sidang spesial pada tanggal 21 Juli 2001.
Hasil sidang tersebut memutuskan memberhentikan Presiden Abdurrahman sebagai Presiden dan melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia.
Masa jabatan Presiden Megawati Soekarnoputri hingga pemilihan umum yang direncanakan pada tahun 2004.
Kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri didampingi oleh Hamzah Haz yang terpilih sebagai voting (pemungutan suara). Pada masa pemerintahan Presiden Megawati ada kemajuan dari luar maupun dari dalam negeri.
Akan tetapi dengan adanya kesulitan ekonomi semenjak tahun 1997, pada masa pemerintahan ini belum sanggup memulihkan keadaan menyerupai sebelum krisis ekonomi.
Masa pemerintahan Presiden Megawati berakhir hingga diselenggarakannya Pemilihan Umum tahun 2004.
Pemilihan Umum untuk menentukan presiden secara pribadi dilaksanakan dua kali putaran. Putaran pertama pada tanggal 5 Juli 2004 dan putaran kedua pada tanggal 20 September 2004.
Terpilih sebagai presiden ialah Susilo Bambang Yudhoyono dan sebagai wakil presiden Jusuf Kalla.
Pemilihan Presiden dan wakil presiden oleh rakyat secara pribadi ini merupakan pertama kali dalam sejarah di Indonesia. Sistem ini merupakan salah satu hasil dari gerakan reformasi di Indonesia.
Baca Juga : Data Statistik Ekonomi Orde Baru